Optimalisasi Pramuka Saat Pandemi, Wabup Lantik Pengurus Baru

Optimalisasi Pramuka Saat Pandemi, Wabup Lantik Pengurus Baru
Wabup Jember, KH Abdul Muqit Arief Lantik pengurus majelis pembimbing Pramuka

JEMBER - Wakil Bupati Jember, drs A Muqit Arief sebagai Ketua Kwartir Cabang Jember melantik Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kwartir Ranting dan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kecamatan Rambipuji, Sukorambi, Kencong, Gumukmas, Semboro, Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, Umbulsari dan Bangsalsari untuk masa bhakti 2020-2023 di Aula PB Sudirman Pemkab Jember, Kamis (3/8).

Wakil Bupati bangga gerakan pramuka di Jember berjalan dengan baik. Pelantikan ini sebagai wujud regenerasi demi kesinambungan gerakan Pramuka. Prestasi tingkat provinsi diraih Kwarcab Jember beberapa waktu lalu sebagai juara pertama dalam pengisian di aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Anggota (SIPA).

Semangat tersebut Wabup berharap Pramuka lebih berperan dalam membantu penanganan HIV. "Pramuka bisa berkiprah dalam penanganan COVID-19. Paling tidak harus menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana menerapkan pola hidup bersih dan sehat, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak sehingga dengan puluhan ribu anggota, kalau saja mereka betul-betul menjadi contoh bagi masyarakat saya yakin ini akan menjadi energi baru dalam rangka memutus persebaran covid19, "jawab Kyai Muqit pada wartawan Indonesiasatu. 

Sementara dibagian lain Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka di Jember, Nawawi menyebutkan ada juga pelantikan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan. Pelantikan ini dilakukan secara offline, hanya 6 orang yang dilantik di masing-masing cabang tersebut yakni ketua majelis gembar-gembor (Camat), dua orang pengurus gembar-gembor (ketua dan sekretaris) dan 3 orang LPK (ketua dan 2 anggota). Dijelaskan lebih jauh oleh Nawawi, LPK ini dahulunya berbentuk BPK dibentuk untuk pemeriksaan keuangan diakhir masa jabatan pengurus pramuka. Meskipun dana yang dikelola Pramuka tidak banyak tetapi perlu diadakan LPK."Walaupun tidak ada uangnya tapi ini kan kepada kita, bahwa keuangan harus dipertanggungjawabkan. Setiap mau musran (musyawarah gembar-gembor sebelum dibentuk pengurus baru) harus diatur oleh LPK" pungkas Nawawi. (Sigit)